Hukum Perdata

HUKUM PERDATA

1.       Pengertian Dan Istilah Hukum Perdata Di Indonesia

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh prof. Djojodiguno sebagai teremahan dari burgerlijkrecht pada masa penduduk jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrechtdan privatrecht.

Ø  Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut. Van dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah:

“suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat ecensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”

Ø  Pendapat lain yaitu vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah:

“Aturan-aturan atau  norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan prseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”

Ø  Hukum perdata menurut prof. Wirjono prodjodikoro adalah :

“ Suatu rangkaian hukum antara orang atau badan hukum yang berkaitan satu sama lain dalam tujuan untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Hukum perdata yang tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam kitab undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis ialah hukum adat”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian

v  Hukum perdata adalah aturan-aturan tentang tingkah laku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perseorangan tentang orang yang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap seseorang lainnya. 

v  Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam kitab undang-undang hukum perdata (burgerlijk wetboek), dan kitab undang undang hukum dagang (wetboet van kophandel) beserta sejumlah undang-undang tambahan lainnya.

v   Sedangkan dalam arti sempit hukum perdata adalah hukum yang tertera dalam kuh perdata saja.

Di dalam hukum perdata terdapat 2 kaidah, yaitu:

1)      Kaidah tertulis

Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.

2)      Kaidah tidak tertulis

Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan)

Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1)      Manusia

Manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum.

2)      Badan hukum

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Subtansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain:

1)      Hubungan keluarga

Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.

2)      Pergaulan masyarakat

Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulakan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas, dapat di temukan unsur-unsurnya yaitu:

a)      Adanya kaidah hokum

b)      Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain.

c)      Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktia dan kadaluarsa.

Hukum perdata dapat digolong kan antara lain :

1.      Hukum perorangan/badan pribadi.

2.      Hukum harta kekayaan.

3.      Hukum benda.

4.      Hukum perikatan dan hukum waris.

Kedudukan orang dalam hukum pendata

Orang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum perdata, karena ia menjadi subjek hukum utama atau menjadi pelaku setiap perbuatan hukum. Orang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata, bahkan apabila keadaan mengharuskan (dalam hal adanya kematian pewaris). Begitu pentingnya orang dalam kedudukan sebagai subjek hukum.

 Beberapa prinsip hukum perdatan yg berkaitan dengan kedudukan orang dalam hukum, antara lain:

·           Prinsip perlindungan hak asasi manusia (pasal 1 ayat 3 kuhp). Prinsip hukum tersebut menyatakan agar hak asasi manusia harus dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam perspektif undang-undang maupun keputusan hakim.

·           Prinsip setiap orang harus memiliki nama dan tempat tinggal (prinsip domisili).

·           Prinsip perlindungan bagi orang-orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak (tidak memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum).

·           Prinsip monagami dan poligami dalam perkawinan; prinsip monogami dianut dalam perkawinan barat yang kemudian di terima oleh sebagain dari rakyat indonesia yang menundukkan diri . Prinsip perkawinan di indonesia menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pokok–pokok perkawinan, menggunakan prinsip poligami yang diperketa.

2.       Kedudukan Benda Dalam Hukum Perdata

Prinsip-prinsip tentang hukum kedudukan benda dalam hukum perdata:

a)         Prinsip pembagian hak manusia kedalam hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan adalah hak untuk menguasai benda secara langsung atau suatu benda dan kekuasaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak tersebut dalam hukum disebut hak mutlak (hak absolute). Hak mutlak adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan sebagainya. Sedangkan hak perorangan terhadap kebendaan adalah hak untuk menuntut sesuatu tagihan kepada seseoarang tertentu.

b)        Prinsip hak milik fungsi social. Prinsip hukum ini memiliki makna bahwa orang tidak dibenarkan untuk menggunakan hak miliknya secara merugikan orang lain. Dengan demikian walaupun hak milik bersifat mutlat namun tetap mempunyai batas tertentu dalam perspektif tanggung jawab social, yakni tidak merugikan orang lain.

3.       Prinsip-Prinsip Perikatan Dalam Hukum Pendata

Pasal 1233 kuhp pendata mengatur tentang perikatan yang berbunyi ”perikatan dapat dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian atau karena undang-undang”. Aturan ini bermakna bahwa sumber perikatan ada dua macam: yaitu perjanjian dan undang-undang.

Prinsip – prinsip perikatan dalam hukum perdata yaitu:

a)         Prinsip kebebasan bertindak, yaitu prinsip melakukan hubungan yang menekankan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan perikatan harus didasarkan atas kemauan dan kebebasan dirinya sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan orang lain(pasal 1338 kuhperdata).

b)        Prinsip perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (te goeder touw), yaitu: prinsip hukum yang menekan kan bahwa setiap hubungan hukum yang dilakukan setiap orang harus didasarkan atas keiginan dan niat  yang baik. Apabila prinsip ini dilanggar maka perikatan dapat dibatalkan demi hokum (1338 kuhperdata).

c)         Prinsip perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, prinsip ini menekankan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian harus menghormati dan menaatinya karna kedudukan perjanjian adalah sama dan sejajar dengan undang dan hukum (pasal 1313 kuhperdata).

d)        Prinsip semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atau tanggungan bagi semua utang-utangnya. Prinsip hukum ini merupakan jaminan bagi setiap orang bahwa ketika seseorang melakukan perikatan maka semua yang dimilikinya merupakan jaminan atas apa yang diperbuat. Oleh karna itu apabila seseorang yang berutang (debitur) lupa/lalai melaksanakan tugasnya, maka harus ada jaminan bagi siberpiutang dari seluruh hak milik debitur, sehingga kewajiban terlunasi melalui hak yang dimilikinya.

e)         Prinsip acto pauliana, yaitu prinsip hukum yang menekankan diperbolehnya tindakan atau aksi baik seorang kreditor untuk membatalkan semua perjanjian dengan debitur yang dilakukan dengan itikat buruk (te kwade trouw) dengan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk merugikan kreditor, dan perbuatan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut tidak diharuskan dalam perjanjian. Pembatalan tersebut harus dilakukan oleh hakim atas permohonan kreditor (pasal 1341 kuhperdata).

4.       Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah suatu rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan perkara-perkara keperdataan dalam arti luas (meliputi juga hukum dagang.

Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

1)      Prof.wiryono prodjodikoro.sh yaitu: hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan peraturan hukum perdata materil.

2)      Prof.dr.sudikno mertokusumo, sh yaitu: hukum acara perdata adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Berdasarkan pengertian hukum acara perdata tersebut diatas, maka tampaknya bahwa hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil.

5.       Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Dalam praktek peradilan di indonesia saat ini, sumber-sumber hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

a)        Herziene inlands reglemen (hir) atau reglemen bumi putera yang diperbarui yang dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda saadblad no.44 tahun 1941 serta hukum acara bagi masyarakat jawa dan madura(recht buiten gewesten (rbg) tahun 1943.

b)        Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999.

c)        Kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang.

d)       Uu no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

e)        Uu no.5 tahun 2004 tentang mahkamah agung, yang mengatur tentang hukum acara asasi.

f)         Uu no.8 tahuun 2004 tentang peradilan umum.

g)        Uu no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

h)        Uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

i)          Uu no.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

6.       Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Perdata.

Prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

a)      Hakim bersifat menunggu; dalam perkara perdata, inisiatif untuk mengajukan perkara kepengadilan sepenuhnya terletak pada pihak yang berkepentingan

b)      Hakim dilarang menolak perkara; bila suatu perkara sudah masuk ke pengadilan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksan dan mengadili perkara tersebut, dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Bila hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat atau mencari dalam yurisprudensi (pasal 14 ayat 1 uu no. 14/ 1970).

c)      Hakim bersifat aktif; hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d)     Persidangan yang terbuka; asas ini dimaksudkan agar ada kontrol sosial dari masyarakat atas jalannya sidang peradilan sehingga diperoleh keputusan hakim yang obyektif, tidak berat sebelah dan tidak memihak (pasal 17 dan 18 uu no 14/1970).

e)      Kedua belah pihak harus didengar; dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, hal ini berarti bahwa didalam hukum acara perdata hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja.

f)       Obyektivitas; hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak. Para pihak dapat mengajukan keberatan, bila ternyata sikap hakim tidak obyektif.

g)      Hak menguji tidak dikenal; hakim indonesia tidak mempunyai hak menguji undang-undang. Dalam (uu no. 14/1970) dinyatakan bahwa hak menguji diberikan kepada mahkamah agung terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari uu dan dapat menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah.

7.       Putusan Dalam Hukum Acara Perdata.

Putusan hakim dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip yang dikuasai serta yang diyakini hakim. Hakim diwajibkan untuk menggali dan menemukan hukum dengan pengambilan putusan yang didasarkan atas pertimbangan–pertimbangan yang matang dan mantap secara yuridis, sehingga para pihak yang berpekara menerima putusan tersebut. Putusan hakim bersifat memenangkan atau mengalahkan suatu perkara.

Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHper) terdiri dari empat bagian, yaitu:

Buku I tentang orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum.

Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran,kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan.

Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan  erlaku dengan di undangkannya uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Buku II tentang kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yangmengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda,antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan.

Yang dimaksud dengan benda meliputi

                                     i.            Benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu);

                                   ii.            Benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggapsebagai benda berwujud tidak bergerak; dan

                                 iii.            Benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang).

Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria.

Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannyauu tentang hak tanggungan.

Buku III tentang perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda)), yaituhukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbuldari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian),syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.

Khusus untuk bidang perdagangan, kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi kuhd berkaitan erat dengan kuhper, khususnya buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHper .

Buku IV tentang daluarsa dan pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hokum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hokum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan padafakultas-fakultas hukum di indonesia.

Daftar Pustaka

Katuuk neltje f.aspek hukum dalam bisnis.gunadarma

Sudikno mertokusumo, 2000, hukum acara perdata indonesia, liberty, yogyakarta.

Abdulkadir muhammad, 2000, hukum acara perdata indonesia, citra aditya bakti, bandung

Volmar ( 1993 ), pengantar studi hukum perdata, jakarta, radjawali press.

Wirjono prodjodikoro ( 1983), azas-azas hukum perdata, bandung, sumur bandung.

Salim hs,pengantar hukum perdata tertulis [bw], (hlm.7)

Http://www.scribd.com/doc/55340559/makalah-hukum-perdata

Drs.C.S.T. Kansil., S.H, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1, Pt.Pradya Paramita, Jakarta