Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Penciptaan Lapangan Kerja

Nama Kelompok    : Chandra

                                 Fathria Dwi U

                                 Indri Agustian F

                                 Rahayu Fitri R

Kelas                      : 4EB25

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Penciptaan Lapangan Kerja

Memasuki tahun 2014 ASEAN Economic Community (AEC) menjadi topik yang semakin hangat diperbincangkan oleh hampir semua kalangan, khususnya bagi para tenaga kerja. Setiap negara yang tergabung dalam ASEAN akan memasuki babak baru dalam sejarah percaturan geopolitik dan geoekonomi global. Salah satu hal yang melatarbelakangi terbentuknya AEC adalah adanya presepsi dari negara-negara ASEAN apabila tidak tergabung dalam sebuah pasar besar yang terintegrasi, maka akan tergerus dalam persaingan global yang semakin meningkat. Pandangan akan sulitnya pembangunan dan penyediaan lapangan pekerjaan mendorong ASEAN untuk membuat sebuah kebijakan baru dalam kerjasama di bidang ekonomi. Pada akhirnya kesepakatan pembangunan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN tertuang dalam sebuah kebijakan yang dinamakan AEC. Pembangunan adalah proses berkesinambungan yang harus ditempuh suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Demi tercapainya tujuan tersebut diperlukan sebuah pembangunan yang bersifat inklusif khususnya bagi tenaga kerja.

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Permasalahannya adalah pembangunan yang acap kali terjadi di negara berkembang adalah pembangunan eksklusif. Pembangunan eksklusif adalah pembangunan yang hanya memperhitungkan aspek pertumbuhan ekonomi tetapi kurang memperhitungkan penyerapan tenaga kerja, sehingga dampaknya pengangguran tinggi, kemiskinan meningkat, dan kerusakan lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar, yakni sebesar 5,9% dalam periode 2009-2013. Sebuah hal yang membanggakan, tetapi mengukur hasil pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi akan membuat kita terlena dan mengabaikan masalah ketidakmerataan masyarakat yang menerima hasil pembangunan.

Persoalan tercipta atau tidaknya pembangunan inklusif tenaga kerja bukan hanya masalah orientasi pembangunan dari suatu negara, tetapi juga masalah siap atau tidaknya tenaga kerja Indonesia bersaing dalam lingkup global. Bung Karno dalam orasinya pernah berkata “Barang siapa ingin mutiara, ia harus berani terjun di lautan yang dalam”. Sepenggal kalimat yang terlontar dari Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut dapat menjadi refleksi bagi para generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global. AEC adalah sebuah lautan yang dalam tetapi menawarkan mutiara yang melimpah. Mutiara memang bisa dibeli di pasar, tetapi dengan harga yang tidak murah. Keuntungan hanya akan didapat bagi mereka yang melakukan persiapan matang, memiliki kemampuan menyelam yang handal, dan berani menyelam ke hingga ke dasar lautan.

Pemerintah Fokus Ciptakan Lapangan Kerja yang Layak

Pemerintah Indonesia terus fokus pada upaya penciptaan lapangan kerja layak dan berkeadilan untuk menekan angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. "Pemerintah terus berkomitmen memajukan aspek ekonomi sosial dan lingkungan masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dhakiri dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Reyna Usman di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Sambutan itu disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bertajuk "Mencapai Pembangunan Berkelanjutan melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua". Diskusi yang diselenggarakan itu adalah pertemuan nasional yang menjadi bagian dari Segmen Integrasi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) 2015 di New York pada akhir Maret.

Dalam sambutan itu, Muhamad Hanif mengatakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan akan dilakukan melalui lima pilar utama program perluasan penciptaan lapangan pekerjaan yakni perbaikan layanan dan sistem informasi dan peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja.

Kemudian, pengembangan sumber daya dan usaha kecil menengah, peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas serta program darurat ketenagakerjaan. Reyna mengatakan selain pekerjaan layak dan berkeadilan, jaminan sosial dan tingkat upah untuk kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas kerja di daerah pedesaan juga menjadi perhatian pemerintah.

Hal tersebut, katanya, sesuai dengan upaya ILO untuk mengkaji pembelajaran dan rekomendasi kebijakan mengenai pekerjaan layak dan pembangunan berkelanjutan. Dengan target menciptakan dua juta lapangan kerja, pihaknya juga mengajak investor untuk menciptakan industri yang dapat memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak.

"Target menciptakan lapangan kerja dua juta orang itu bisa pada sektor padat karya, kita mengajak investor-investor agar membuka padat karya tetapi tidak hanya di Jawa tetapi di luar Jawa," ujarnya usai diskusi itu. Tentunya, pemberdayaan sumber daya manusia untuk padat karya, pelatihan teknologi tepat guna dan pendidikan kewirausahaan maupun keterampilan bekerja di industri-industri akan terus ditingkatkan, katanya. Ia mengatakan pihaknya juga akan mendorong perluasan kesempatan kerja bagi pekerja muda seperti lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai.

"Kami akan mendorong generasi muda, pekerja muda juga didorong yang penganggur dan setengah penganggur kita harus bekerja yang layak dan 'green jobs' (pekerjaan ramah lingkungan," ujarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2014, jumlah penganggur terbuka sebanyak 7,24 juta orang atau sekitar 5,94 persen. Angka itu menunjukkan kenaikan jika pada Februari 2014 jumlah penganggur terbuka 7,15 juta orang atau sekitar 5,70 persen.

Untuk itu, lanjutnya, seluruh masukan dan kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pekerjaan layak dan menekan angka pengangguran di Indonesia. Pertemuan nasional itu mendiskusikan permasalahan perburuhan dan ketenagakerjaan mengenai enam hal yakni kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan industri manufaktur dan memperluas sektor jasa yang berkualitas tinggi.

Kemudian, peran upah minimum, perundingan bersama dan bentuk reformasi lainnya untuk mengurangi ketimpangan upah dan reformasi dan pelatihan bagi pekerja. Selain itu, diskusi yang berlangsung dua hari hingga Rabu (25/2) itu juga akan membahas permasalahan terkait pelatihan bagi pekerja, sistem pensiun untuk membantu mempromosikan pertumbuhan inklusif.

Dua permasalahan lainnya adalah perlindungan pekerja migran dan kebijakan untuk pekerjaan yang lebih baik di pedesaan. "Tantangan di masa mendatang adalah mempertahankan kinerja ekonomi dan memastikan proses pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan melaluinpertumbuhan yang kaya lapangan kerja," kata Asisten Direktur Jenderal ILO dan Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik Tomoko Nishimoto.

Kendala dalam Pembangunan Inklusif Tenaga Kerja

Sejak ditandatangani oleh 10 Kepala Negara ASEAN di Singapura pada 20 November 2007, AEC Blueprint telah menetapkan beberapa tujuan integrasi ekonomi ASEAN. Salah satu tujuannya adalah memberikan jaminan kebebasan mobilitas bagi para tenaga kerja di kawasan. Komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa di tingkat ASEAN tercantum dalam Schedule of Specific Commitment pada pertemuan AFAS paket ke-6 2007 meliputi jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa distribusi, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan perhotelan, jasa teknologi dan informasi, jasa energi, dan jasa periklanan. Setidaknya terdapat lima jenis kendala khususnya bagi pekerja Indonesia untuk berkembang dalam AEC kelak.

Pertama, minimnya tenaga kerja terampil. Dijaminnya mobilitas bagi para tenaga kerja di kawasan ASEAN akan menjadikan persaingan antara para pencari kerja semakin ketat. Permasalahannya adalah mobilitas tersebut hanya dijamin bagi para tenaga kerja terampil, padahal menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2014 jumlah tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) kebawah sebanyak 55.300.000 jiwa (46,80%). Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding tenaga terampil dengan lulusan diploma sebanyak 3.100.000 jiwa (2,65%) dan universitas hanya sebanyak 8.800.000 jiwa (7,49%). Ketika AEC mulai berjalan kelak kualitas tenaga kerja terampil dari suatu negara akan menentukan bagaimana perjalananan negara tersebut dalam mengarungi derasnya persaingan ekonomi antarnegara. Dominasi lulusan SD yang sebesar 46,80% dari penduduk usia produktif akan menjadikan langkah Indonesia semakin berat. Sisi positifnya adalah angka perbaikan kualitas pendidikan penduduk usia produktif telah ditunjukkan dengan adanya peningkatan dalam setahun terakhir, yakni penduduk berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) meningkat dari 11.300.000 (9,72%) pada Februari 2013 menjadi 12.000.000 (10,14%) pada Februari 2014. Kedepan salah satu tugas utama pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan ekonomi berjalan linear dengan pembangunan manusia.

Kedua, infrastruktur tidak memadai. Sangat sulit berbicara peningkatan kualitas tenaga kerja tanpa diimbangi dengan kualitas infrastruktur yang ada. Infrastruktur adalah komponen vital dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Infrastruktur yang baik akan mendorong pembangunan manusia Indonesia berdaya saing unggul. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pembangunan infarstruktur di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Pada tahun 2013, alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya 3,8% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di tahun 2014, alokasi dana untuk infrastruktur hanya Rp 230 triliun atau 2,3%. Bandingkan dengan India yang memberikan porsi biaya infrastruktur 7%, atau bahkan Tiongkok yang mencapai 11%. Percepatan pembangunan infrastruktur dapat mendorong peningkatan kualitas SDM sehingga dapat menjadi salah satu jawaban akan ketatnya persaingan tenaga kerja kelak.

Ketiga, terjadi stigmanisasi rendahnya kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berbagai kasus demi kasus yang menimpa TKI di dalam dan luar negri acap kali memberikan image bahwa tenaga kerja indonesia memiliki kompetensi rendah. Terbentuknya stigma rendahnya kualitas TKI tentu tidak tepat, karena apabila ditilik lebih jauh lagi banyak TKI yang mampu meraih berbagai posisi penting di mancanegara. Namun karena terciptanya judgement awal yang merugikan tadi, tidak jarang para TKI kerap dikesampingkan dalam persaingan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Situasi ini tentu merugikan Indonesia karena para pekerjanya akan mengalami kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan di lingkup ASEAN.

Keempat, terjadinya discriminative treatment terhadap TKI. Praktikdiscriminative treatment ini sebenarnya sudah dilarang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan melanggar prinsip nondiscrimination dalam General Agreement on Trade and Services (GATS). Permasalahannya sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa banyak pekerja asing memiliki penghasilan diatas para pekerja lokal. Posisi dan tanggung jawab yang lebih besar tidak menjamin para TKI mendapat perlakuan lebih baik daripada para TKA. Disisi lain pengupahan yang lebih rendah memang menjadi daya tarik bagi para perusahaan untuk mempekerjakan para TKI. Namun sebagai bangsa yang bermartabat tentu akan sedih apabila para pekerjanya dipekerjakan bukan karena kompetensi yang dimiliki tetapi karena upah yang murah.

Kelima, kelangkaan pekerja dengan kualifikasi khusus. Ketika AEC berjalan kelak ada beberapa jenis formasi pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu. Pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus yang sulit didapatkan dari para TKI sehingga mendorong penggunaan TKA. Misalnya saja di industri pengolahan produk perikanan, ahli penyakit ikan yang dipakai adalah tenaga kerja dari Thailand, India, dan Malaysia. Di Indonesia tenaga ahli ini masih terbilang langka.

Upaya Pembangunan Inklusif Tenaga Kerja

Dari kajian diatas dalam rangka menghadapi AEC 2015 perlu dilakukan reorientasi pembangunan di Indonesia, dari pembangunan eksklusif menjadi pembangunan inklusif khususnya bagi tenaga kerja. AEC 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil. Aliran komoditi dan produktifitas di kawasan ASEAN diharapkan dapat mendorong ASEAN menjadi kawasan yang makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan masalah sosial yang ada. Perlu dipahami bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan bekal berupa pembangunan inklusif bagi tenaga kerja. Langkah utama pembangunan inklusif tenaga kerja adalah mengarahkan pembangunan nasional menuju peningkatan modal manusia(human capital). Modal utama menghadapi AEC adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan modal manusia hanya dapat dicapai jika infrastruktur berupa pendidikan, transportasi, dan kesehatan terpenuhi di atas kebutuhan minimal. Kualitas SDM harus ditingkatkan baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya. Pemberian pelatihan keterampilan juga harus memperhatikan potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia. Misalnya saja di Klaten yang terkenal akan lumbung padinya, maka disana dapat diberikan pelatihan pengelolaan padi yang unggul. Mobilitas para tenaga kerja Indonesia juga harus dijamin ketika AEC mulai berjalan dengan memanfaatkan adanya nota saling pengakuan/ MRAs. Melalui MRA’s kualifikasi SDM Indonesia dapat diakui di luar negri. Ketika MRAs mengalami hambatan, jalan lainnya adalah melalui optimalisasi peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui jalinan kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional.

Kesimpulan

Sebagai bangsa yang sedang dalam proses pembangunan, Tenaga Kerja Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negri pembangunan yang selama ini dijalankan lebih berorientasi pada pembangunan eksklusif. Hal itu terbukti dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi angka pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan juga tinggi. Pembangunan eksklusif terjadi karena dorongan untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi dari negara-negara maju. Demi mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia berlomba dengan negara berkembang lainnya menjalankan program pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang mampu mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dari luar tantangan yang akan dihadapi Indonesia adalah kenyataan bahwa batas negara di era globalisasi ini semakin terlihat kabur khususnya dari aspek ekonomi. Dunia ini telah menjadi satu sistem yang terbuka, saling terkoneksi dan saling ketergantungan antarnegara. Dalam konsep new paradigm of international relations tidak ada negara manapun yang mampu menutup diri, semua saling berinteraksi dan berintegrasi dalam pergaulan global. Persaingan tenaga kerja kelak tidak dapat dihindari namun dapat dipersiapkan dengan pembangunan inklusif tenaga kerja.

Perlu di pahami bahwa pada akhirnya berhasil atau tidaknya seseorang dalam persaingan tenaga kerja akan kembali pada etos kerja orang tersebut. Seorang pelaut hebat tidak terlahir dari laut yang tenang, dibukanya pasar tunggal yang bebas di ASEAN adalah ombak besar yang akan menjadikan para tenaga kerja Indonesia berkembang menjadi lebih besar, menjadi aktor penting di kawasan ASEAN. Rasa minder atas masalah ketenagakerjaan sudah selayaknya dihapus. Bukan saatnya lagi untuk sekedar berdebat dan berwacana, kita harus bangkit membangun diri mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain. Sudah saatnya para tenaga kerja Indonesia memainkan peran yang lebih besar di kawasan ASEAN.

SARAN

Permasalahan pengangguran ini berdampak buruk bagi pemerintah. Karena menghambat  program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, juga menghambat program pemerintah untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Maka dari itu pemerintah membuat solusi-solusi untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi. Mengingat keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri yang masih belum mapan. Dalam permasalahan ini, pengangguran menjadi salah satu tanggungan pemerintah. Beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain:

1.        Meningkatkan infrastruktur seperti pendidikan, transportasi dan kesehatan terpenuhi diatas kebutuhan minimal.

2.        Memberikan pendidikan yang lebih efektif dan mendukung penuh bidang pendidikan agar masyarakat lebih memiliki kualitas yang tinggi serta menjadi manusia yang berwawasan luas.

3.        Meningkatkan pelatihan tenaga kerja. Calon tenaga kerja dan atau tenaga kerja harus mendapatkan pelatihan tenaga kerja untuk menambah kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Dan terus mendapat pengalaman dari pelatihan tenaga kerja agar lebih siap dalam persaingan. Keterampilan tenaga keja juga harus diperbaiki guna memennuhi kebutuhan industri modern.

4.        Memfasilitasi dan mendorong terbukanya sektor informal, seperti home industry.

5.        Pemerintah memberikan penyulahan kepada wiraswasta agar lebih semangat dan semakin banyaknya masyarakat yang membuka usaha agar terciptanya lapangan kerja yang semakin luas.

6.        Mengoptimalkan pembangunan berbasis sistem padat karya.

SUMBER :

http://www.kompasiana.com/dicoretpebri.blogspot.com/mengejar-pembangunan-inklusif-tenaga-kerja_54f453a07455139d2b6c88e8

Perancis dan Inflasi

Nama Anggota     :    Candra Wibowo Mukti (21212550)

                                    Fathria Dwi Utami (22212801)

                                    Indri Agustian Fitriani (23212717)

                                    Rahayu Fitri Romadini (25212906)

Kelas                     :    4EB25

Tugas                    :    Softskil Minggu ke 4

A.    SEJARAH SINGKAT PERANCIS

Negara Prancis adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Orang Perancis sering menyebut Perancis Metropolitan sebagai "L'Hexagone" ("Heksagon") karena bentuk geometris teritorinya. Perancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial yang tidak punya presiden. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.

Perancis berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra, dan Spanyol. Karena memiliki departemen seberang laut, Perancis juga berbagi perbatasan tanah dengan Brasil dan Suriname (berbatasan dengan Guyana Perancis), dan Sint Maarten (berbatasan dengan Saint-Martin). Perancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh Terowongan Channel, yang berada di bawah Selat Inggris.

Perancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Pada abad ke-18 dan 19, Perancis membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara, memengaruhi budaya dan politik daerah. Perancis adalah negara maju, dengan ekonomi terbesar keenam (PDB nominal) atau kedelapan (PPP) terbesar di dunia. Merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menerima 82 juta turis asing per tahun. Perancis adalah salah satu negara pendiri Uni Eropa, dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Perancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan anggota Francophonie, G8, NATO, dan Uni Latin. Merupakan salah satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga kekuatan nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit listrik tenaga nuklir.

B.     PEREKONOMIAN PERANCIS DALAM TINGKAT INFLASI

Sesudah perang, Perancis mengalami kemerdekaan ekonomi secara terus menerus. Banyaknya utang perang dan biaya pembangunan yang besar. Sistem pajak yang sudah kuno dan uang Franc yang merosot nilainya. Kabinet silih berganti dan adanya inflasi. Pemerintahan sudah mendekati keruntuhan sekalipun kabinet dengan sekuat tenaga menstabilisir anggaran belanja Negara. Kemunduran ekonomi tersebut dibarengi pula dengan krisis ekonomi dunia dan hilangnya pemasukan uang melalui pariwisata, tidak dibayarkannya hutang perang oleh Jerman. Rakyat Perancis belum mengerti hubungan pembayaran pajak dengan pembangunan Negara Elzas Lotharingen. Penyerahan daerah Elzas Lotharingen kepada Perancis oleh perjanjian Versailles segera timbulnya perselisihan mengenai agama, bahasa, hak-hak politik dan politik perekonomian.

Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 dalam bukunya The History of Money From Ancient time to Present Day, menguraikan sejarah kronologis secara komprehensif tentang krisis dunia yang pernah terjadi.  Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia. Salah satunya adalah pada tahun 1929 – 1930 The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national productnya terbangkas lebih dari setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. Kemudian 1944 – 1966 Perancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Tingkat inflasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu inflasi ringan (dibawah 10%), inflasi sedang (antara 10% - 30%), dan inflasi berat (di atas 30%). Menurut tradingeconomics.com, terjadi inflasi sedang di Perancis pada tahun 1958 yang berkisar di atas 10% bahkan hampir mencapai 20%, lebih tepatnya pada bulan Juli 1958 yang mencapai 18,80% yang merupakan inflasi tertinggi yang pernah terjadi dalam sejarah Perancis. Kemudian juga terjadi inflasi sedang di Perancis pada pertengahan tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an yang tingkat inflasinya mencapai 15%. Sementara pada tahun 1990 hingga tahun 2016, tingkat inflasi di Perancis ringan, yaitu berada di bawah 10% bahkan mencapai titik terendah yaitu sebesar -0,70%.

Berikut ini adalah grafik inflasi yang terjadi di Perancis pada tahun 1950 hingga tahun 2016 :

C.    KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK INFLASI

Inflasi tentunya harus diatasi dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pemerintah dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan non moneter. Adapun penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1.      Kebijakan Moneter 

Kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan pengakuan tingkat suku bunga dan kredit. Instrumen-instrumen kebijakan moneter melalui Bank Sentral untuk menanggulangi masalah inflasi adalah:

a.       Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Usaha atau tindakan-tindakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik negara. Kegiatan penjualan surat berharga ini akan mengurangi cadangan wajib bank umum. Dan jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang serta kenaikan harga-harga pun dapat ditekan.

b.      Kebijakan Tingkat Suku Bunga Diskonto (Discount Rate Policy)

Tindakan Bank Sentral dengan mengubah tingkat suku bunga diskonto yang harus dibayar oleh bank umum atas dana pinjaman dari Bank Sentral. Kenaikan suku bungan diskonto akan menyebabkan naik suku bunga kredit kepada masyarakat. Sehingga kredit investasi yng diberikan akan turun. Turunnya kredit investasi akan berakibat menurunnya pendapatan nasional dan berpengaruh terhadap turunnya permintaan agregat dan harga-harga barang pun akan turun.

c.       Kebijakan Cadangan Wajib (Reserve Requirement Policy)

Berkaitan dengan tindakan Bank Sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di Bank Sentral. Jika cadangan wajib yang dikenakan oleh Bank Sentral tinggi, jumlah pasokan uang akan turun, selanjutnya jumlah uang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit sehingga harga-harga pun berkurang.

d.      Kebijakan Kredit Selektif

Berkaitan dengan kebijakan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada nasabah (masyarakat) dengan memperhatikan unsur character, collateral, capital, capacity, dan condition of economy.

2.      Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung memegaruhi permintaan total dan memengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total. Adapun cara yang dapat ditempuh dalam kebijakan fiskal, yaitu:

a.       Meningkatkan penerimaan pajak, dengan memberlakukan tingkat pajak yang tinggi bagi unis usaha yang tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat atau dengan mengenakan jenis-jenis pajak baru.

b.      Mengurangi pengeluaran pemerintah, dengan jalan menunda atau menghapuskan pengeluaran yang bukan prioritas.

c.       Mengadakan pinjaman pemerintah, yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikannya di kemudian hari, misalnya dalam bentuk pensiun.

3. Kebijakan Non-Moneter 

Kebiajakan Non Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.

a.       Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.

b.      Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

c.       Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. 

Sumber :

http://agathavania.blogspot.co.id/2014/05/inflasi-dan-deflasi.html

http://ekawidiantoro.blogspot.co.id/2015/06/sejarah-negara-perancis-inflasi-dan_26.html

http://id.tradingeconomics.com/france/inflation-cpi

https://id.wikipedia.org/wiki/Perancis

http://ranihanifah.blogspot.co.id/2015/06/inflasi-perancis.html

http://vibiznews.com/tag/inflasi-perancis/

SEJARAH ADIDAS

Logo Adidas yaitu gambar visual tiga balok miring yang menanjak. Gambar tanjakan diartikan sebagai rintangan yang akan selalu ada dan akan selalu semakin tinggi, sehingga harus pantang menyerah untuk mengatasinya.

Perusahaan Adidas didirikan di Kota Herzogenaurach, Jerman di tahun 1920 oleh dua bersaudara Adolf (Adi) Dassler dan Rudolph Dasslerdi ruang cuci milik Ibunya. Waktu itu Adi Dassler membuat proyek kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkannya, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler mendirikan 'Dassler Brothers OGH' yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas sekarang.

Komitmen Adi Dassler pada kualitas, membawa Dassler Brothers sebagai produsen sepatu berkualitas tinggi, sehingga sering dipakai oleh atlit-atlit legendaris masa itu untuk Olimpiade. Puncak keterkenalan sepatu Dassler Brothers adalah ketika Jesse Owen menjadi atlit paling sukses pada Olimpiade Berlin pada tahun 1936 dengan mengenakan sepatu buatan Dassler.

Walaupun berbagai kemajuan yang diraih, pada 1948 konflik antara Dassler bersaudara berakibat pada pecahnya perusahaan mereka. Adi Dassler menjalankan sendiri perusahaan, mengambil nama kecilnya “Adi” dan mengkombinasikannya dengan potongan nama belakangnya sehingga menjadi “adidas”, ia pun mendaftarkan logo 3 strip sebagai trademark dari adidas. Sedangkan saudaranya Rudolph berpindah ke bagian lain dari kota itu dan mendirikan perusahaan olahraga miliknya sendiri, Puma.

Pada tahun 70-an adidas mencapai masa jayanya. Setelah krisis pada awal 80-an, terutama karena berjayanya Nike di pasar internasional, adidas berhasil mengembalikan pamornya pada tahun 1986 ketika Run D.M.C, sebuah grup rap dari New York, membuat lagu yang berjudul “My Adidas”, dan sekaligus mempopulerkan sepatu adidas yang mereka pakai tanpa menggunakan tali. Hal tersebut menjadi gaya tersendiri yang banyak ditiru oleh fans-fans mereka.

Pada dekade 90-an terutama di AS dan Eropa berkembang pikiran bahwa generasi muda cenderung menghindari apapun yang orang tua mereka pakai, termasuk dalam urusan sepatu. Mereka menghindari pemakaian nike dan reebok, yang dulu dipakai oleh orang tua mereka. Sehingga barang-barang produksi adidas (sepatu, jaket, dll) yang sudah berumur 20 tahun-pun tiba-tiba menjadi barang koleksi yang mahal harganya dan dicari-cari oleh banyak orang. Hal ini pun dimanfaatkan oleh adidas untuk memproduksi dan mengeluarkan kembali (re-issue) beberapa model sepatu populernya (seperti adidas rom, rekord, athen, dublin, dll). Hal ini mengangkat status adidas itu sendiri, dari sekedar produk olahraga menjadi semacam lambang gaya hidup yang baru.

Saat ini, Adidas memiliki tiga brand anak: The Originals Adidas-yang dikenal sebagai Heritage Line, Adidas Performance- Produk untuk atlit kelas atas, dan Adidas Y-3-yang merupakan kolaborasi dari olahraga dan fashion dengan desainer Yohji Yamamoto.

Pada bulan November 2010, adidas Grup meluncurkan rencana bisnis strategis 2015 yang bernama "Route 2015". Rencana ini merupakan rencana yang paling komprehensif yang pernah dibuat yakni menggabungkan semua merek, cabang penjualan, dan fungsi Grup secara global. Tak berhenti sampai di sana, pada tanggal 3 November 2011, perusahaan kembali mengakuisisi Five Ten yang merupakan pelopor merek dalam pasaran luar untuk olahraga luar ruangan.

Adidas tidak pernah berhenti memberikan terobosan terbaru untuk produknya. Pada tahun 2013 adidas mengeluarkan produk terbarunya yang revolusioner. Produk tersebut kemudian diberi nama Energy Boost yang menggunakan teknologi bantalan yang menyediakan pengembalian energi tertinggi dalam berlari. Produk ini sangat inovatif khusus buatan adidas untuk  memanjakan konsumennya.  

Negara Indonesia yang Menjadi Tempat Pendistribusian Sepatu Adidas

Beberapa Adidas store Indonesia terletak di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan beberapa wilayah di luar Jawa. Kota-kota ini bisa dibilang adalah kota metropolitan yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat di daerah sekitar dari masing-masing kota.

Poin penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dari beberapa kota ini memiliki klub-klub sepakbola papan atas di Indonesia seperti persija, Persib, Arema Cronus, Persebaya, Persik Kediri dan lain sebagainya. yang mana situasi ini mendukung animo masyarakat terhadap produk-produk perlengkapan olahraga, khususnya dari apparel Adidas. Itulah yang menjadikan perusahaan Adidas internasional melirik pasar Indonesia sebagai salah satu lokasi strategis yang harus dipelihara sebaik mungkin. Dan tentu dengan adanya Adidas store Indonesia, proyek-proyek pendistribusian produk-produk Adidas akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan lebih jauh dari itu, reputasi Adidas juga akan semakin populer sampai pelosok Indonesia.

Adidas Store Indonesia Online

Selain mendirikan beberapa Adidas store Indonesia offline di berbagai titik di Indonesia, apparel Adidas juga tidak ketinggalan untuk membuat Adidas store Indonesia online. Semakin berkembangnya teknologi informasi virtual sangat membuka peluang besar bagi Adidas maupun vendor-vendor lain untuk mengoptimalkan promosi dan memasarkan barang dagangannya secara online.

Adidas store Indonesia, baik offline maupun online sangat terkait satu sama lain. Kedua strategi marketing ini saling bahu membahu untuk menunjukkan eksistensi apparel Adidas di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan adanya store-store resmi ini masyarakat sangat dimudahkan dan dimanjakan dalam memenuhi semua kebutuhan olahraga seperti sepatu, jersey, kaos, jaket, tas, topi, jam tangan dan sebagainya.

Selain semua barang yang dijual adalah produk original dari apparel-apparel tersebut, harga yang ditawarkan kepada para konsumennya pun lebih terjangkau dari counter-counter resmi Adidas atau Nike. Online storeOriginal.co.id juga sangat representatif dengan menyajikan katalog lengkap beserta keterangan produk-produknya.

SUMBER

http://www.original.co.id/adidas-news/adidas-store-indonesia-resmi.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Adidas.htm;

http://devifitriani21.blogspot.co.id/2014/11/perusahaan-adidas.html

http://yunico-ekonomiakuntansi.blogspot.co.id/2015/05/sejarah-perusahaan-adidas.html