kasus/gambar ilustrasi setiap strategi

Nama                          NPM

Indri Agustian F          (23212717)

Mega Nirmala p          (24212514)

Tiara Diana Y             (27212369)

TUGAS PERTAMA !!

SOAL               :

1.    Berikan kasus/gambar ilustrasi untuk penjelasan setiap strategi pada soal nomor 1

JAWAB  :

v  Kasus Strategi Pertumbuhan

Menteri Keuangan Uni Eropa mengakui strategi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya gagal, kecuali langkah berani diambil guna pemulihan ekonomi yang stagnan.

"Sebagian besar negara Eropa menderita interaksi yang saling menjadikan keuntungan produktivitas terbatas, deleveraging berlarut-larut, sektor perbankan lemah dan harga relatif terdistorsi," kata studi yang dilakukan media Bruegel, seperti dilansir dari The Irish Times, Sabtu (13/4/2013)

"Kombinasi ini memberikan kontribusi melemahnya pertumbuhan ekonomi. Ini sebagai gambaran gelap yang menyerukan tindakan kebijakan yang berani secara signifikan melampaui apa yang saat ini sedang dilakukan," tambahnya.

Dalam 30 tahun lalu, output dari negara-negara yang membentuk Uni Eropa sampai ekspansi 2004 adalah 15 persen lebih tinggi dari Amerika Serikat, kemungkinan menjadi 17 persen lebih rendah pada 2017.

Hal ini karena produktivitas di Eropa telah jatuh sejak 2007, di mana pasar tenaga kerja lambat bereaksi terhadap siklus ekonomi dan ekonomi lebih terfokus pada imitasi dari inovasi. Sebanyak 17 negara yang menggunakan mata uang euro berada dalam resesi tahun lalu dan akan berkontraksi lebih lanjut tahun ini, akibat krisis utang.

v  Kasus Strategi Pembangunan Dengan Pemerataan

Tak dapat dipungkiri, kondisi geografis suatu daerah mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan. Daerah yang berada di wilayah strategis sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Provinsi Banten yang secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Bagian utara meliputi Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Cilegon. Sedangkan bagian selatan meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.

Daerah bagian selatan relatif tertinggal dibandingkan daerah bagian utara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB 2009 di Kabupaten Pandeglang dan Lebak bagian selatan masing-masing mencapai Rp 3,9 miliar dan Rp 3,8 miliar. Sedangkan bagian utara seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mencapai Rp 17 miliar dan Rp 27 miliar. Padahal, Kabupaten Lebak dan Pandeglang luasnya 63,89 persen dari luas Banten. Sementara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang hanya 12.06 persen luas Banten.

Kondisi tersebut disebabkan oleh geografi-strategis daerah bagian utara yang sangat dekat dengan kota metropolis DKI Jakarta. Posisi Tangerang dan Kota Tangerang sebelah utara merupakan hinterland bagi DKI Jakarta. Tangerang lebih melayani Jakarta dibandingkan wilayah selatan. Sebaliknya, bagian selatan seolah menjadi daerah yang berdiri sendiri. Di samping itu, kawasan bagian utara merupakan spill over (tumpahan) pembangunan di DKI Jakarta. Bisa dilihat misalnya, Kota Tangsel yang relaf baru sudah memiliki indikator pembangunan sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel sudah mencapai 75,1 dan pendapatan per kapita Rp 8.459 juta lebih.

Oleh karena itu, ketimpangan yang terjadi antara utara-selatan harus segera diatasi, salah satunya, melalui strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah tertinggal. Saat ini, strategi yang tengah dikembangkan, antara lain, dengan menjadikan daerah bagian selatan sebagai kawasan minapolitan. Konsep utamanya adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan keterpaduan lintas sektor untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan prinsipnya adalah pengembangan kewilayahan yang efektif, efisien disertai dukungan lintas sektor.

Lokasi-lokasi pengembangan minapolitan Banten meliputi Pelabuhan perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kota Serang, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang, kawasan budidaya rumput laut Pontang, Kota Serang, dan kawasan budidaya kerang Panimbang dan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Binuangeun. Lokasi itu merupakan sentra pengembangan perikanan yang diprioritaskan. Mulai 2012 empat kawasan pelabuhan perikanan tersebut akan menjadi kawasan minapolitan di Banten untuk jenis perikanan tangkap.

Anggaran sektoral pada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Banten akan difokuskan untuk memberikan input produksi serta sarana dan prasarana pokok. Sedangkan yang lintas sektoral berupa penyediaan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi serta dukungan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, sebagain besar yang dimiliki akan difokuskan pada lokasi minapolitan dimaksud.

Proyek pengembangan kawasan minapolitan di Banten ini akan menjadi percontohan nasional bagi sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, proyek ini perl dikawal oleh seluruh elemen masyarakat supaya proyek ini berhasil. Pengembangan kawasan minapolitan harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan sungguh-sungguh di masing-masing daerah. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi. 

v  Kasus Strategi Ketergantungan

Gambar ketergantungan pangan (bawang merah)

Pemerintah belum serius memperhatikan kebijakan terkait ketahanan pangan.

PEKANBARU - Ketergantungan produk hasil pertanian pada asing, khususnya pangan seperti bawang merah dan bawang putih, dapat mengancam kedaulatan negara, kata pengamat ekonomi dari Universitas Riau Ediyanus Herman Halim.

"Untuk itu, pemerintah harus berupaya agar negara ini bisa terlepas dari ketergantungan suplai bahan kebutuhan pokok tersebut dengan kiat-kiat yang jitu," kata Ediyanus kepada Antara di Pekanbaru, Rabu (20/3). Menurut dia, bawang merupakan komoditas strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi bagian penting dari ketahanan negara.

Untuk mencukupi kebutuhan komoditas strategis ini, kata dia, maka kebutuhannya tidak boleh digantungkan sepenuhnya pada pihak asing, karena komoditas tersebut merupakan bentuk kedaulatan pangan yang secara komprehensif akan mempengaruhi kedaulatan negara. Ediyanus menjelaskan, produk pangan strategis seperti bawang merupakan kebutuhan yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Untuk itu, keseimbangannya harus tetap terjaga. Mulai dari hasil pertanian dalam negeri, hingga terkait harganya juga harus saling menguntungkan kedua belah pihak, baik petani maupun konsumen (masyarakat)," katanya.

Satu hal yang harus diketahui, demikian Ediyanus, bicara soal bawang merah atau bawang putih, tidak hanya berbicara soal kebutuhan pokok, namun juga terkait sosial masyarakat dan kedaulatan negara.

"Hal itu dapat dilihat dari peristiwa mahalnya harga bawang. Peristiwa ini membuat masyarakat begitu 'menjerit' dan begitu menimbulkan kepanikan," katanya.

Yang juga harus dipahami lagi, kata dia, jika peristiwa kelangkaan bahan pangan termasuk bawang terus terjadi, maka bukan tidak mungkin akan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ediyanus berpandangan bahwa sejauh ini upaya ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah masih belum begitu optimal sehingga sering gagal karena pemerintah tidak konsisten dalam menjaga ketahanan pangan yang merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

"Sudah saatnya dan sepantasnya, setiap bangsa berjuang melawan ketergantungan pada bangsa asing guna menjaga keutuhan kedaulatan khususnya pada ketahanan pangan," katanya.

Dia mengatakan, sejauh ini pemerintah juga belum cukup serius untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait masalah pangan atau ketahanan pangan.

Kondisi demikian menurut dia sangat mengkhawatirkan, mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia yang begitu pesat, tidak didukung dengan perluasan lahan pertanian yang memadai. Sehingga, kata dia, ketergantungan dengan produk pangan asing bukan malah berkurang justru malah meningkat setiap tahunnya.

"Pemerintah harus mengkoreksi berbagai kebijakannya. Jangan sampai kepentingan politik justru melemahkan ketahanan pangan dalam negeri hingga mengancam kedaulatan negara," demikian Ediyanus.

v  Gambar Strategi yang Berwawasan Ruang

\

Pembangunan harus berwawasan ruang

JAKARTA (Suara Karya)- Saat ini seluruh elemen masyarakat didunia memperhatikan berbagai isu ruang lingkungan, terutama dikaitkan dengan meningkatnya intensitas pembangunan.

Ini merupakan dampak berbagai masalah perubahan iklim dan pemanasan global yang sama-sama dihadapi dan dirasakan setiap Bangsa dan Negara didunia. Untuk itu, tidak berlebihan jika sektor jasa konstruksi di Indonesia pada 2012 ini juga harus mengedepankan pembangunan dan hasil karya yang berwawasan ruang lingkungan.

Demikian dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto saat membuka Pameran Konstruksi Indonesia 2012 yang mengankat tema “Harmonisasi Konstruksi yang berwawasan ruang lingkungan” di Jakarta, Rabu (27/6) malam.

Menurut Djoko, untuk menembus pasarglobal dan memantapkan predikat Indonesia sebagai negara tujuan investasi (investment grade), maka penting bagi pelaku usaha sektor jasa konstruksi dan sektor lainnya untuk selalu memperhatikan dan pe\duli terhadap isu strategis ditingkat global.

Lebih jauh Djoko mengatakan, agenda pameran ini menjadi milik seluruh masyarakat disektor jasa konstruksi dan ajang pertemuan pelaku usaha diseluruh Tanah Air, bahkan dari berbagai belahan dunia.

Pameran Konstruksi Indonesia telah menjadi media pertukaran informasi dan komunikasi didunia bisnis, baik nasional maupun internasional. Selain itu juga menjadi ajang promosi untuk menggairahkan investasi dan kegiatan konstruksi di Tanah Air.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (Bapekons) Kementrian PU Bambang Goeritno mengemukakan, sektor jasa konstruksi mempunyai andil besar dan berkaitan erat dengan masalah lingkungan maupun perubahan iklim.

Karena itu, pelaku usaha jasa konstruksi di Indonesia dituntut untuk lebih responsif terhadap kebijakan dan isu ruang lingkungan, khususnya dalam setiap kegiatan dan pekerjaan dilakukan.

Kegiatan Pameran Konstruksi Indonesia 2012 juga mengusung kompetisi penyelenggaraan konstruksi yang berwawasan ruang lingkungan, antara lain lomba dan sarasehan pekerja sektor jasa konstruksi, kompetisi foto, lomba jurnalistik/karya tulis dimedia cetak serta lomba karya tulis ilmiah terkait konstruksi. Selain itu, pemberian penghargaan karya konstruksi dan kinerja proyek konstruksi serta penyusunan buku dan pameran maupun seminar.

Puncak acara Pameran Konstruksi Indonesia 2012 akan diselenggarakan seminar dan pameran yang melibatkan pelaku usaha jasa konstruksi berstatus swasta dan BUMN, industri dan pemasok bahan/peralatan konstruksi, pengguna jasa, asosiasi konstruksi, serta asuransi dan perbankan.

Pameran yang akan dilaksanakan pada 29 November-2 Desember 2012 ini dilaksanakan untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara para pemangku kepentingan, sekaligus sebagai media pameran produk konstruksi.

v  Kasus Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial akan memfokuskan program penanganan kemiskinan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal pada 2012. Dirjen Pemberdayaan Sosial, Hartono Laras mengatakan, fokus kerja dilakukan di 50 kabupaten tertinggal dan 39 titik wilayah perbatasan antarnegara.

Menurut dia, program-program yang sudah berjalan di pedesaan dan perkotaan juga akan terus dilanjutkan. Ia mencontohkan, di wilayah perbatasan Camar Bulan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, penanganan kemiskinan akan lebih difokuskan agar masyarakat bisa sejahtera.

Program penanganan kemiskinan juga dilakukan di wilayah-wilayah khusus perkotaan, seperti wilayah kumuh.

Dana yang dianggarkan untuk program penanggulangan kemiskinan pada 2012 sebesar Rp754 miliar, sebagian besar hingga 57 persen dialirkan ke daerah dan selebihnya untuk pusat.

"Saya berharap untuk masalah penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan pemerintah dan anggaran dari APBN, tapi bagaimana caranya merangkul pihak-pihak lain," ujar Hartono di Jakarta, Jumat (3/2).

Selain penanganan kemiskinan juga dilakukan pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha bersama (kube) bagi masyarakat perbatasan sehingga lebih efektif meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Anggaran untuk program Kube 2012 sebesar Rp133 miliar untuk di perkotaan dan Rp291 miliar untuk wilayah pedesaan. Jumlah tersebut berbeda karena karakteristik wilayah yang juga berbeda sebab di perkotaan karena masalah sosial tinggi seperti masalah wilayah kumuh dan kriminalitas tinggi.